PERKEMBANGAN kota modern tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan akan ruang publik yang berkualitas, inklusif, dan fungsional. Di tengah laju urbanisasi yang cepat, pembangunan kota sepatutnya tidak hanya mengejar infrastruktur fisik, tetapi juga penyediaan ruang hidup yang manusiawi dan berkarakter serta kaya pengalaman ruang. Salah satu pendekatan yang semakin banyak diadopsi adalah menghadirkan seni luar ruang (public art) di ruang terbuka publik. Seni luar ruang berperan sebagai penguat identitas kota, medium partisipasi sosial, serta katalis revitalisasi kawasan. Agar seni luar ruang dapat terintegrasi secara efektif, diperlukan kebijakan tata ruang kota yang secara jelas menyediakan tempat bagi pengembangan seni di area publik.
Seni luar ruang tidak lagi sekadar ornamen atau hiasan estetik; ia telah berkembang menjadi sebuah medium komunikasi sosial, katalis revitalisasi kawasan, dan instrumen pembentukan citra kota. Patung, mural, instalasi interaktif, pertunjukan temporer, hingga urban furniture yang artistik dapat memengaruhi persepsi pengunjung maupun warga lokal terhadap lingkungan sekitarnya. Di beberapa kota dunia, seni publik terbukti dapat meningkatkan kualitas kawasan yang sebelumnya tidak menarik. Misalnya, revitalisasi distrik industri di berbagai kota Eropa sering dimulai dari pemasangan instalasi seni yang mampu mengundang interaksi dan memicu aktivitas sosial. Seni luar ruang juga dapat menjadi sarana edukasi dan refleksi isu publik, seperti keberlanjutan lingkungan, inklusivitas, atau sejarah lokal.
Dengan peran yang demikian strategis, kehadiran seni luar ruang tidak boleh hanya bergantung pada inisiatif komunitas atau sponsor, tetapi harus difasilitasi oleh pemerintah kota melalui kebijakan tata ruang yang sistematis dan berkelanjutan.
Kebijakan tata ruang merupakan landasan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Jika seni luar ruang tidak tercantum dalam dokumen kebijakan, maka keberadaannya akan bersifat sporadis, tidak terkoordinasi, dan berpotensi mengalami konflik dengan peruntukan lahan lain. Karena itu, integrasi dalam rencana tata ruang menjadi keniscayaan di mana dalam rencana tata ruang tersebut diberikan jaminan lokasi untuk pengembangan dan pemasangan karya seni. Selain itu, perlu diatur juga dalam dokumen tata ruang atau diatur terpisah dalam dokumen kebijakan yang lain seperti peraturan daerah atau peraturan walikota mengenai ketentuan-ketentuan teknisnya, antara lain standar desain dan kurasi agar karya dapat selaras dengan fungsi ruang publik; keberlanjutan pendanaan (baik melalui anggaran pemerintah maupun skema pendanaan yang lain); partisipasi komunitas seni dan masyarakat dalam proses perencanaan (misalnya melalui skema kompetisi atau kurasi proposal).
Pengaturan seni luar ruang dapat dimuat dalam dokumen tata ruang seperti RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) dan RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) di mana dapat ditetapkan zonasi khusus untuk seni. Kota dapat menetapkan kawasan tertentu sebagai zona seni, semacam public art district atau creative corridor. Zona ini menjadi prioritas untuk pemasangan karya seni permanen maupun temporer. Misalnya, jalur pedestrian utama, kawasan heritage, taman kota, atau ruang terbuka di tepi sungai. Selain zonasi khusus untuk seni publik, perlu juga diatur rambu-rambu perencanaan desain dalam urban design guidelines yang terpadu yang memuat ketentuan penempatan karya seni, material, ukuran, keamanan, dan aksesibilitas. Hal ini mencegah konflik visual dengan signage, jalur pejalan kaki, atau fasilitas darurat. Secara teknis regulasi tersebut juga perlu ditindaklanjuti dengan penyediaan prasarana ruang kolaboratif untuk masyarakat dan seniman lokal, seperti dinding mural yang legal, amphitheater kecil di taman, atau ruang pamer terbuka yang dapat digunakan secara berkala. Kebijakan ini tidak hanya menghadirkan seni, tetapi juga memberdayakan komunitas kreatif.
Hal teknis lainnya yang tak kalah penting adalah perihal pembiayaan. Beberapa kota menerapkan kebijakan yang mewajibkan pengembang atau pemerintah mengalokasikan sebagian kecil (misalnya 1%) dari biaya pembangunan gedung atau infrastruktur publik untuk karya seni. Skema yang dikenal dengan Percent for Art ini efektif untuk memastikan pendanaan rutin tanpa membebani APBD. Skema pembiayaan yang lain dapat pula diterapkan sesuai kondisi masing-masing daerah. Kota yang berhasil biasanya memiliki skema kolaborasi yang mendorong sponsor, kurator, dan komunitas untuk terlibat tanpa menghilangkan kontrol kualitas. Dalam hal ini tentu saja pemerintah tetap menjadi penjamin kesesuaian dengan rencana tata ruang.
Manfaat Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan
Integrasi seni luar ruang dalam kebijakan tata ruang membawa manfaat multidimensional.
a. Manfaat Sosial
Seni publik meningkatkan inklusivitas ruang. Dengan adanya karya yang dapat dinikmati semua kalangan tanpa tiket atau batasan akses, kota menjadi lebih ramah bagi pejalan kaki, keluarga, dan kelompok marginal. Seni juga menjadi media dialog budaya dan memperkuat rasa memiliki warga terhadap ruang publik.
b. Manfaat Ekonomi
Aktivitas kreatif sering kali mendorong wisata lokal, baik melalui festival seni, rute mural, maupun pertunjukan ruang terbuka. Peningkatan aktivitas pengunjung dapat menghidupkan usaha kecil di sekitarnya. Selain itu, kota berkarakter seni memiliki nilai branding tinggi yang menarik investasi kreatif.
c. Nilai Lingkungan
Karya seni dapat berfungsi sebagai place-maker dalam taman, jalur hijau, atau waterfront, sehingga mendorong masyarakat memanfaatkan ruang terbuka. Hal ini berdampak positif pada kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan.
Tantangan dalam Implementasi
Meski potensial, pengembangan seni luar ruang menghadapi beberapa tantangan:
- Perawatan dan keberlanjutan jangka panjang: karya seni memerlukan perawatan, terutama yang terpapar cuaca.
- Konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang: ruang publik harus mengakomodasi aksesibilitas, keamanan, dan fungsi sosial lain.
- Kurasi dan kualitas karya: tanpa standar yang jelas, seni publik berisiko tidak kontekstual atau menimbulkan kontroversi.
- Pengawasan dan vandalisme: karya seni sering menjadi sasaran vandalisme jika tidak dilengkapi strategi pengamanan dan program engagement publik.
Solusi untuk tantangan ini mencakup mekanisme kuratorial profesional, sistem pendanaan berkelanjutan, serta edukasi publik agar ruang seni dihargai bersama.
Kebijakan tata ruang kota yang menyediakan tempat bagi seni luar ruang merupakan langkah strategis dalam menciptakan kota yang berkarakter, inklusif, dan estetis. Integrasi seni dalam perencanaan ruang terbuka publik tidak hanya memperkaya kualitas visual kota, tetapi juga memicu dinamika sosial dan ekonomi yang sehat. Melalui pendekatan regulasi yang jelas, kolaborasi lintas sektor, dan perencanaan desain yang matang, kota dapat menghadirkan ruang publik yang lebih hidup, manusiawi, dan bermakna bagi seluruh warganya.
Tinggalkan Balasan